Soppeng- Breakingsulsel.com
Turnamen bulu tangkis tiga malam yang digelar di Kabupaten Soppeng bukan hanya jadi ajang olahraga, tetapi juga memunculkan aroma tak sedap dugaan penyalahgunaan anggaran. Pasalnya, kegiatan yang digagas oleh Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Soppeng itu diduga kuat menyedot dana desa dari seluruh desa di kabupaten ini, memicu kecaman publik.
Berdasarkan informasi yang beredar, setiap desa wajib setor Rp1,5-2,5 juta sebagai syarat ikut bertanding. Praktik semacam ini dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai bentuk pemborosan uang rakyat yang terang-terangan.
Seorang kepala desa yang dikonfirmasi tak menampik adanya pungutan ini.
“Iye, ada itu lomba bulu tangkis yang diadakan oleh Apdesi Soppeng. Biayanya Rp1.500.000-2.500.000 per desa,” ungkapnya singkat lewat telepon, Selasa malam (8/7/2025).
Namun, dalih pembinaan olahraga dinilai tak cukup untuk menjustifikasi penggunaan dana publik. Kritik paling keras dilontarkan Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred. Ia menilai praktik ini melecehkan prinsip efisiensi anggaran yang berkali-kali diingatkan pemerintah daerah.
“Ini jelas pemborosan uang negara. Belum lama Wakil Bupati mengingatkan supaya efisien, eh sekarang malah ada kegiatan begini yang kesannya cuma buat ‘senang-senang’ pihak tertentu,” tegasnya.
Menurut Alfred, sangat kecil kemungkinan kegiatan itu dibiayai dari kantong pribadi penyelenggara, sehingga ujung-ujungnya pasti dibebankan ke kas desa.
“Ini modus lama. Kegiatan dikemas bagus, seolah membina olahraga, padahal jadi cara lain menghisap dana desa. Kami mendesak Inspektorat turun audit serius. Jangan sampai dana rakyat dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu,” kecamnya.
Turnamen yang sejatinya bisa jadi ajang positif kini malah jadi sorotan miring. Publik pun bertanya-tanya: apakah dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau hanya jadi bancakan segelintir pihak?
Kini bola panas ini ada di tangan aparat pengawas. Warga berharap Inspektorat dan aparat hukum tak tutup mata terhadap dugaan pelanggaran penggunaan dana publik ini.
Penulis: Firman | Editor: Muh.Fajri
